Apa Itu Kebijakan Fiskal? Ini Jenis, Tujuan, dan Contohnya

Pernahkah kamu terpikir bagaimana pemerintah mengelola pajak untuk membangun fasilitas umum dan menjalankan program kesejahteraan?

Agar pengelolaan pendapatan dan pengeluaran negara tersebut berjalan efektif dan bijak, perlu diterapkan strategi ekonomi yang tepat. Strategi inilah yang disebut kebijakan fiskal.

Secara sederhana, kebijakan fiskal adalah strategi ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara agar berjalan secara efektif dan bijak.

Sebagai landasan utama dalam kegiatan ekonomi, kebijakan ini memastikan setiap dana masyarakat dialokasikan secara tepat sasaran.

Lalu, bagaimana sebenarnya cara kerja pemerintah dalam mengatur anggaran ini? Yuk, pahami lebih lanjut mengenai jenis, tujuan, hingga contohnya dalam artikel ini!

Apa Itu Kebijakan Fiskal?

Secara umum, kebijakan fiskal adalah strategi yang dijalankan pemerintah untuk mengatur pemasukan dan pengeluaran negara.

Konsep yang diperkenalkan oleh John Maynard Keynes setelah Depresi Besar tahun 1929 ini bertujuan menjaga stabilitas perekonomian makro sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dalam penerapannya, pemerintah mengelola penerimaan yang sebagian besar berasal dari pajak, lalu mengalokasikannya melalui anggaran belanja untuk membiayai berbagai program negara.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kebijakan fiskal juga mencakup pengelolaan perpajakan, penerimaan negara, utang piutang, dan belanja pemerintah guna mencapai tujuan ekonomi tertentu.

Di Indonesia, kebijakan fiskal telah diterapkan sejak era kolonial Belanda. Setelah mengalami berbagai penyesuaian, sejak 2003 kebijakan ini disusun berdasarkan analisis kondisi perekonomian dan berlandaskan UUD 1945.

Saat ini, perumusannya menjadi kewenangan Kementerian Keuangan RI, khususnya Badan Kebijakan Fiskal (BKF), bersama Presiden.

Selain menjaga stabilitas keuangan negara, kebijakan fiskal juga memiliki beberapa fungsi penting, antara lain:

• Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dan SDM, dengan menyelaraskan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia sebagai aset utama pembangunan.
• Mendorong kegiatan investasi, melalui kebijakan yang membuka peluang lebih luas bagi para pemilik modal untuk berinvestasi sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi.

Baca juga: Mengenal Instrumen Kebijakan Moneter dan Contohnya

Jenis-Jenis Kebijakan Fiskal

Dalam pelaksanaannya, kebijakan fiskal dibedakan menjadi beberapa jenis agar dapat disesuaikan dengan kondisi ekonomi serta target yang ingin dicapai.

Secara umum, jenis-jenis kebijakan fiskal ini dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama, yaitu dari segi teoretis, penerapan, dan neraca pembayaran. Berikut penjelasan lengkapnya:

1. Penerapan

Jika dilihat dari cara penerapannya, kebijakan fiskal dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

a. Kebijakan Fiskal Ekspansif

Langkah ini diambil saat kondisi perekonomian sedang melemah. Pemerintah akan menaikkan anggaran belanja dan memangkas, atau bahkan menghapus, pajak pada sektor tertentu.

Tujuannya adalah untuk meningkatkan daya beli masyarakat, sehingga dunia usaha tetap produktif dan mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK).

b. Kebijakan Fiskal Kontraktif

Kebalikan dari kebijakan ekspansif, kebijakan ini diterapkan dengan menaikkan tarif pajak dan mengurangi belanja pemerintah.

Langkah ini berfungsi untuk menekan laju inflasi serta memperkecil kesenjangan sosial atau rasio gini di masyarakat.

2. Neraca Pembayaran

Berdasarkan kondisi neraca pembayaran, kebijakan fiskal dibedakan menjadi empat jenis, di antaranya:

a. Kebijakan Fiskal Seimbang

Langkah ini diterapkan untuk memastikan pendapatan dan pengeluaran negara berada pada jumlah yang sama. Tujuannya adalah untuk menekan atau menghindari penambahan utang negara.

Walau terkesan ideal, kebijakan ini berisiko karena tidak semua negara memiliki kapasitas finansial yang cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan masyarakatnya.

b. Kebijakan Fiskal Surplus

Strategi ini dijalankan ketika total pemasukan negara lebih besar daripada pengeluaran yang dialokasikan. Fungsi utama dari kebijakan surplus ini adalah untuk mencegah laju inflasi.

c. Kebijakan Fiskal Defisit

Merupakan kebalikan dari surplus, jenis ini diterapkan untuk menyiasati kondisi ketika pendapatan negara tidak mampu menutup besarnya pengeluaran yang diperlukan.

Salah satu contoh nyata yang diambil pemerintah untuk mengatasi defisit ini adalah melakukan utang luar negeri.

d. Kebijakan Fiskal Dinamis

Jenis kebijakan ini bersifat fleksibel dan diterapkan sesuai dengan kondisi. Pemerintah akan menyesuaikan kebijakan fiskal sewaktu-waktu ketika negara membutuhkan penyesuaian anggaran atau menghadapi situasi tertentu.

Baca juga: Memahami Penyebab Rupiah Menguat, Dampak, dan Cara Menyikapinya

3. Teoretis

Jika ditinjau dari sisi teoretis, kebijakan fiskal terdiri atas tiga bentuk berikut:

a. Kebijakan Fiskal Fungsional

Kebijakan ini berfokus pada peningkatan kualitas ekonomi makro yang dampaknya baru akan terlihat dalam jangka panjang.

Contoh implementasinya adalah pemberian beasiswa pendidikan tinggi dan bantuan pendanaan bagi bisnis startup.

b. Kebijakan Fiskal Disengaja (Terencana)

Langkah ini diambil melalui penyesuaian anggaran negara secara sengaja untuk mengatasi persoalan tertentu, seperti krisis ekonomi atau pandemi.

Contohnya terlihat pada pengalokasian APBN untuk sektor kesehatan selama masa pandemi serta pemberian relaksasi pajak bagi usaha.

c. Kebijakan Fiskal Tak Disengaja (Insidental)

Kebijakan fiskal ini berupa penetapan regulasi atau keputusan mendadak untuk melindungi stabilitas ekonomi di sektor nonpemerintah.

Salah satu contohnya adalah kebijakan penetapan harga eceran tertinggi untuk komoditas tertentu di pasar.

Instrumen Kebijakan Fiskal

Penerapan kebijakan fiskal dilakukan melalui sejumlah instrumen yang membantu pemerintah mengelola penerimaan dan pengeluaran negara. Berikut adalah beberapa instrumen kebijakan fiskal:

1. Kebijakan Perpajakan

Kebijakan perpajakan merupakan instrumen utama yang memengaruhi pendapatan, konsumsi, dan investasi masyarakat.

Pemerintah dapat menyesuaikan tarif maupun aturan pajak setiap tahun sesuai dengan kondisi ekonomi. Pajak merupakan sumber pendapatan utama negara.

Oleh karena itu, pemerintah perlu menyeimbangkan kebijakan perpajakan agar tidak menekan daya beli dan produksi, sekaligus tetap mampu mengendalikan inflasi.

2. Kebijakan Pengeluaran Pemerintah

Instrumen ini mengatur alokasi anggaran untuk membiayai berbagai kebutuhan publik, seperti pembangunan sekolah, perguruan tinggi, jalan, jembatan, hingga rel kereta api.

Besaran pengeluaran dapat disesuaikan melalui perubahan anggaran dengan tetap memprioritaskan sektor yang paling penting dan mendesak.

3. Kebijakan Pembiayaan Defisit

Kebijakan pembiayaan defisit diterapkan ketika pengeluaran pemerintah melebihi pendapatan. Salah satu caranya adalah melalui penerbitan uang baru oleh bank sentral.

Namun, langkah ini perlu dipertimbangkan dengan cermat karena dapat menurunkan daya beli mata uang dan memicu inflasi jika dilakukan secara berlebihan.

4. Kebijakan Utang Publik

Jika pembiayaan defisit belum mencukupi, pemerintah dapat memperoleh dana melalui pinjaman atau penerbitan surat utang dan obligasi.

Sumbernya dapat berasal dari dalam negeri, seperti Surat Berharga Negara (SBN), maupun dari luar negeri, seperti Bank Dunia, International Monetary Fund (IMF), atau negara mitra.

Namun, kebijakan ini menimbulkan kewajiban pembayaran pokok dan bunga, sehingga perlu direncanakan dengan matang.

5. Budgeting

Budgeting atau kebijakan anggaran menjadi dasar pelaksanaan kebijakan fiskal karena mengatur perencanaan penerimaan dan pengeluaran negara.

Melalui anggaran, pemerintah dapat menilai kondisi ekonomi sekaligus menentukan pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip anggaran yang berlaku.

Baca juga: Prediksi Inflasi 2026, Apa yang Harus Diwaspadai & Dilakukan?

Tujuan Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal diterapkan untuk mendukung pembangunan nasional sekaligus menjaga pertumbuhan ekonomi. Untuk mewujudkannya, pemerintah menetapkan beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas SDM dan Mengurangi Pengangguran

Salah satu tujuan kebijakan fiskal adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai program pengembangan kompetensi.

Dengan SDM yang lebih berkualitas, tenaga kerja diharapkan mampu bersaing di dunia kerja sehingga angka pengangguran dapat berkurang dan perekonomian negara ikut meningkat.

2. Menjaga Stabilitas Harga

Kebijakan fiskal bertujuan menjaga kestabilan harga berbagai komoditas di pasar. Upaya ini juga dilakukan untuk mengatasi praktik yang mengganggu keseimbangan harga, seperti penimbunan barang, sehingga kebutuhan masyarakat tetap dapat terpenuhi.

3. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

Selain menjaga keseimbangan ekonomi, kebijakan fiskal juga bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Melalui berbagai kebijakan yang tepat, pemerintah dapat menghadirkan solusi dan inovasi untuk mendukung perkembangan perekonomian nasional.

4. Meningkatkan Investasi

Kebijakan fiskal juga berperan dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Dengan meningkatnya kepercayaan investor, investasi dapat bertambah sehingga turut mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan penerimaan pajak negara.

5. Mewujudkan Keadilan Sosial

Tujuan lainnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program perlindungan sosial.

Salah satu contohnya adalah Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang membantu masyarakat terdampak pandemi agar kondisi ekonomi tetap terjaga.

Baca juga: Pentingnya Free Float, Kebijakan, Hingga Cara Menghitung

Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia

Sebagai gambaran, pemerintah menerapkan sejumlah kebijakan fiskal terbaru pada tahun 2026 yang berdampak langsung pada komoditas ekspor hingga pembiayaan negara. Berikut beberapa contohnya:

1. Pengenaan Bea Keluar Emas

Pemerintah menyiapkan kebijakan bea keluar emas dengan tarif yang disesuaikan dengan harga referensi melalui Harga Patokan Ekspor (HPE).

Kebijakan ini bertujuan menjaga ketersediaan dan stabilitas harga komoditas di dalam negeri, dengan implementasi yang diarahkan pada tahun 2026.

2. Rencana Bea Keluar Batu Bara

Mulai 2026, pemerintah juga menyiapkan kebijakan bea keluar batu bara dengan tarif bertingkat sesuai dengan harga batu bara. Aturan ini masih dalam tahap penyusunan sebagai bagian dari kebijakan fiskal nasional.

3. Perluasan Distribusi Surat Utang Negara (SUN)

Melalui PMK Nomor 94 Tahun 2025, pemerintah memperluas penjualan Surat Utang Negara (SUN) dengan melibatkan perusahaan fintech dan marketplace sebagai mitra distribusi.

Kebijakan ini memudahkan masyarakat untuk membeli SUN melalui platform digital yang diawasi oleh regulator.

Kebijakan fiskal dapat dikatakan sebagai instrumen kunci bagi pemerintah untuk mengendalikan laju pertumbuhan ekonomi nasional.

Memahami hal ini membantu masyarakat untuk lebih sadar terhadap kondisi pasar yang selalu berjalan dinamis dan cenderung fluktuatif.

Sebagai pelaku ekonomi, masyarakat memang tidak bisa mengendalikan kebijakan makro tersebut. Namun, memiliki kendali penuh untuk melindungi portofolio keuangan pribadi dari dampak ketidakstabilan ekonomi yang mungkin terjadi tetap menjadi prioritas.

Untuk mengantisipasi ketidakpastian ekonomi, mengalihkan aset ke instrumen yang tahan inflasi, seperti emas, merupakan keputusan strategis.

Dalam hal ini, Deposito Emas dari Pegadaian hadir sebagai solusi cerdas untuk memaksimalkan perlindungan tersebut.

Mekanisme deposito emas memang serupa dengan deposito uang. Bedanya, emas cenderung lebih tahan terhadap inflasi dibandingkan dengan mata uang.

Imbal hasilnya juga masih bisa ditambah dengan peluang kenaikan harga emas yang akan dibayarkan pada awal setiap bulan atau saat jatuh tempo.

Tertarik untuk mulai mengajukan Deposito Emas? Ingat, Deposito Emas dapat diakses jika kamu sudah memiliki rekening Tabungan Emas.

Jika belum memiliki rekening, daftarkan diri terlebih dahulu secara praktis melalui aplikasi Tring! by Pegadaian atau datang langsung ke kantor cabang Pegadaian terdekat.

Setelah memenuhi persyaratan minimal transaksi emas senilai 5 gram, kamu bisa mengajukan deposito di Pegadaian dan memilih tenor yang kamu inginkan.

Melalui Deposito Emas, Pegadaian Selalu Hadir Melayani Sepenuh Hati untuk membantu masyarakat Indonesia mengamankan aset kekayaan demi mengantisipasi ketidakpastian ekonomi secara lebih praktis.

Baca juga: Cara Mengatasi Inflasi oleh Pemerintah untuk Masyarakat