CBDC: Legalitas di Indonesia, Dampak, Hingga Potensi Risiko

Perkembangan teknologi keuangan global saat ini tengah berada di ambang transformasi terbesar dalam sejarah peradaban modern.

Setelah era aset kripto dan dompet digital mendominasi transaksi harian, perhatian otoritas moneter dunia kini mulai bergeser pada sebuah standardisasi baru yang jauh lebih sistematis.

Diskusi mendalam mengenai implementasi Central Bank Digital Currency (CBDC) adalah topik yang hangat diperdebatkan oleh para ekonom global hari ini.

Langkah integrasi teknologi ini dinilai akan mengubah total peta jalan sistem pembayaran konvensional dan bagaimana otoritas mengontrol perputaran nilai mata uang secara nasional.

Apa Itu CBDC (Central Bank Digital Currency)?

Sistem pembayaran dunia kini tengah bergerak menuju babak baru seiring dengan rencana masif digitalisasi mata uang oleh otoritas moneter tertinggi negara.

Dalam pusaran transformasi ini, CBDC adalah bentuk digital resmi dari mata uang fiat nasional yang diterbitkan, dijamin, dan dikontrol sepenuhnya oleh bank sentral suatu negara.

Kehadiran instrumen ini bertindak sebagai solusi inovatif yang memiliki nilai nominal, daya beli, dan legalitas hukum persis dengan uang kertas maupun koin konvensional, seperti:

• Rupiah.
• Dolar.
• Euro, dan lain sebagainya.

Secara konseptual, CBDC sering disandingkan dengan aset kripto (cryptocurrency) karena sama-sama memanfaatkan sistem pembukuan digital (digital ledger/blockchain).

Namun, CBDC memiliki landasan operasional yang sangat bertolak belakang. Perbedaan fundamental ini bisa ditinjau melalui tiga aspek berikut.

1. Sentralisasi vs. Desentralisasi

Aset kripto konvensional beroperasi secara independen tanpa keterikatan dengan entitas mana pun. Sebaliknya, CBDC dikelola oleh regulator keuangan negara demi mencegah risiko tindak pidana siber, seperti penipuan dan pencucian uang (money laundry).

2. Status Hukum dan Legalitas

Jaminan penuh dari bank sentral memberikan kekuatan hukum mutlak bagi CBDC sebagai alat pembayaran yang sah (legal tender).

Nilainya dipatok dengan rasio tetap 1:1 terhadap mata uang fisik nasional sehingga wajib diterima untuk segala bentuk penyelesaian kewajiban finansial dan utang-piutang.

3. Eliminasi Pseudonimitas

CBDC meniadakan sifat anonimitas semu khas dunia kripto. Setiap transaksi tercatat secara legal dan terikat langsung dengan identitas resmi pengguna demi menjamin transparansi penuh.

Faktor Pendorong Akselerasi Riset CBDC oleh Otoritas Moneter Global

Aktivitas riset dan pengujian intensif terhadap CBDC oleh bank sentral di seluruh dunia digerakkan oleh kebutuhan untuk memetakan potensi keuntungan strategis yang ditawarkan bagi perekonomian modern.

Adapun beberapa faktor pendorong utama akselerasi riset CBDC adalah sebagai berikut.

1. Respons terhadap Tren Penurunan Penggunaan Uang Tunai

Pergeseran preferensi transaksi masyarakat global yang lebih memilih instrumen pembayaran digital dibandingkan uang kertas atau koin fisik memicu lahirnya urgensi moneter baru.

Melalui penyediaan mata uang nasional versi digital resmi, bank sentral dapat mempertahankan peran dan keterlibatan langsungnya dalam mengatur sirkulasi pembayaran publik.

Langkah ini sekaligus meminimalkan ketergantungan mutlak ekosistem keuangan negara terhadap dominasi aplikasi keuangan atau korporasi penyedia jasa pembayaran milik sektor swasta.

2. Perluasan Akses Inklusi Keuangan Masyarakat

Di berbagai wilayah berkembang, masih banyak populasi masyarakat yang belum memiliki keterikatan atau akses langsung ke rekening lembaga perbankan formal (unbanked).

Kendati demikian, mayoritas dari populasi tersebut tercatat telah memiliki dan aktif menggunakan telepon seluler dalam kesehariannya.

Kehadiran CBDC dirancang sebagai solusi inklusif yang menyediakan infrastruktur aman, terpercaya, dan terjangkau bagi masyarakat luas.

Dengan demikian, mereka lebih mudah untuk menyimpan aset finansial dan mengirimkan dana secara instan tanpa perlu melewati birokrasi kunjungan fisik ke kantor perbankan konvensional.

3. Optimalisasi Efisiensi Biaya dan Inovasi Transaksi Lintas Negara

Aktivitas pengiriman dana ke luar negeri, termasuk pengiriman uang (remitansi) untuk keperluan keluarga, selama ini sering dihadapkan pada kendala proses yang lambat.

Belum lagi, adanya beban biaya tinggi akibat banyaknya lembaga perantara yang terlibat. Kehadiran CBDC membuka potensi besar untuk memangkas birokrasi tersebut secara radikal.

Melalui sistem ini, perpindahan dana dapat dilakukan secara langsung antarnegara atau antarpihak dengan biaya operasional yang lebih terjangkau serta waktu pemrosesan instan.

4. Instrumen Penguat Efektivitas Kebijakan Publik

Salah satu keunggulan teknologi CBDC terletak pada kemampuannya untuk diprogram menggunakan aturan khusus (programmable money).

Fleksibilitas ini memungkinkan regulator menyalurkan dana bantuan sosial atau stimulus dengan batasan waktu tertentu agar dana segera dibelanjakan demi memutar roda ekonomi.

Di samping itu, sistem dapat dikunci dengan tujuan supaya pengembalian pajak hanya dialokasikan untuk belanja komoditas esensial.

Inovasi ini sangat membantu pembuat kebijakan dalam memastikan bantuan sampai ke target sasaran secara kilat dan digunakan sesuai dengan peruntukan awalnya.

5. Strategi Mempertahankan Kedaulatan Moneter yang Kompetitif

Kekhawatiran akan hilangnya kendali atas sistem keuangan negara muncul seiring dengan semakin populernya perusahaan teknologi swasta dan kripto yang nilainya stabil (stablecoin). Implementasi CBDC bertindak sebagai benteng pertahanan strategis bagi bank sentral.

Melalui instrumen ini, negara bisa menawarkan alternatif alat pembayaran digital yang stabil secara fungsional sekaligus memiliki legalitas hukum kuat karena didukung dan dijamin sepenuhnya oleh pemerintah.

Baca juga: Value for Money: Ini Manfaat, Indikator, Hingga Contohnya

Legalitas CBDC di Indonesia

Langkah nyata Indonesia dalam merespons arus digitalisasi keuangan global tertuang secara resmi melalui inisiasi “Proyek Garuda” oleh Bank Indonesia (BI).

Rencana kerja proyek ini diawali dengan perilisan white paper pada 30 November 2022 dan dilanjutkan dengan consultative paper di 31 Januari 2023.

Penerbitan dokumen strategis tersebut menjadi penanda awal komitmen sekaligus keseriusan otoritas moneter dalam menyusun arsitektur dan menguji potensi penerapan Rupiah Digital di dalam negeri.

Dari sudut pandang regulasi, payung hukum dan status legalitas CBDC di Indonesia telah diperkuat secara substansial lewat penerbitan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Peraturan ini membawa perubahan mendasar pada sistem moneter nasional melalui beberapa poin hukum krusial, di antaranya:

1. Amandemen Definisi Mata Uang

UU P2SK resmi mengubah ketentuan Pasal 2 ayat 2 UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Melalui revisi ini, klasifikasi bentuk fisik uang yang sah di Indonesia kini menjadi uang kertas, uang logam, dan uang digital.

2. Kesetaraan Kedudukan Hukum

Penjelasan Pasal 10 UU P2SK menegaskan bahwa fungsi Rupiah Digital sepenuhnya setara dengan uang tunai konvensional. Instrumen digital ini diakui secara sah sebagai alat pembayaran di seluruh wilayah NKRI, alat tukar (medium of exchange), dan store of value.

3. Hak Eksklusif Bank Indonesia

Mandat hukum tunggal untuk mengelola seluruh ekosistem Rupiah Digital berada mutlak di tangan Bank Indonesia. Wewenang ini mencakup rantai tata kelola yang utuh, mulai dari perencanaan, penerbitan, pengedaran, hingga sistem penatausahaan.

4. Prinsip Dasar Pengelolaan

Berdasarkan Pasal 14A ayat 3 UU P2SK, Bank Indonesia wajib mengintegrasikan lima pilar utama dalam pemrosesan uang digital ini, yaitu ketersediaan, kestabilan, inklusi, pengembangan, dan keamanan.

Dampak Nyata Penerapan CBDC terhadap Sistem Keuangan

Kehadiran mata uang digital negara membawa pengaruh besar yang akan mengubah peta jalan industri keuangan konvensional melalui tiga aspek utama, di antaranya:

1. Perubahan Fungsi Perbankan Komersial

Jika masyarakat memilih untuk menyimpan dana secara langsung di bank sentral lewat platform CBDC, peran lembaga keuangan komersial swasta akan mengalami perubahan, seperti:

• Kehilangan fungsi utamanya sebagai penampung likuiditas ritel dan terpaksa mencari sumber pendanaan lain, misalnya dana grosir (wholesale funding).
• Bergeser dari lembaga penyalur kredit menjadi penyedia jasa manajemen kekayaan, peningkatan fitur platform digital, manajemen risiko, penyedia layanan bernilai tambah berbasis komisi karena menipisnya modal dari tabungan masyarakat.
• Bertransformasi menjadi perantara yang menyalurkan, mengintegrasikan, dan mengelola dompet digital CBDC milik masyarakat agar dapat digunakan secara praktis di sektor swasta.

2. Transparansi dan Pengawasan Transaksi

Sistem CBDC membuka peluang terciptanya standar pengawasan yang jauh lebih transparan. Namun, di sisi lain, keterbukaan data ini memicu perdebatan sengit terkait perlindungan hak privasi dan batas pengawasan aktivitas finansial warga negara.

3. Efisiensi Jalur Pembayaran Internasional

CBDC memiliki potensi besar untuk mempercepat penyelesaian transaksi lintas negara sekaligus memangkas ketergantungan pada jaringan lembaga perantara tradisional yang lambat dan mahal.

Baca juga: Apa itu Time Value of Money? Ini Konsep, Manfaat, & Rumusnya

Potensi Risiko dan Tantangan Utama CBDC

Di balik berbagai keunggulan efisiensinya, proyek CBDC ini juga menyimpan tantangan sistemis yang menuntut tingkat kehati-hatian tinggi. Berikut ini beberapa potensi risikonya.

1. Isu Privasi dan Jaminan Keamanan Data

Meskipun secara infrastruktur teknologi sistem ini dirancang aman, masalah privasi tetap menjadi sorotan utama. Hal ini terjadi karena bank sentral berpotensi melacak dan melihat seluruh rekam jejak transaksi keuangan masyarakat secara langsung.

2. Hilangnya Pendanaan Lembaga Keuangan (Disintermediasi)

Seperti yang telah disinggung, apabila terjadi perpindahan dana masyarakat dalam skala besar dari tabungan biasa ke instrumen CBDC, lembaga keuangan komersial terancam kehilangan sumber pendanaan utama mereka untuk menyalurkan kredit usaha.

3. Stabilitas Sistem Finansial

Proses transisi menuju ekosistem keuangan berbasis CBDC harus dijalankan secara bertahap dan penuh kewaspadaan agar perubahan sistem ini tidak menimbulkan gejolak yang mengganggu stabilitas finansial nasional.

Secara garis besar, esensi utama dari kehadiran CBDC adalah transformasi bentuk uang fiat menuju ekosistem elektronik yang lebih terpusat di bank sentral.

Sambil mengamati perkembangan regulasi mata uang digital ini, masyarakat bisa tetap fokus mengelola perputaran arus kas harian menggunakan fasilitas pembiayaan konvensional resmi.

Salah satu solusi rasional untuk memperoleh suntikan modal produktif secara regal adalah melalui skema Gadai BPKB di Pegadaian.

Sesuai namanya, cukup jaminkan BPKB kendaraan yang dimiliki ketika hendak mengajukan transaksi langsung di kantor cabang Pegadaian terdekat.

Seluruh prosesnya berjalan secara praktis, mudah, cepat, sekaligus transparan mengingat Pegadaian telah mengantongi izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan.

Tunggu apa lagi? Yuk, andalkan produk Gadai BPKB di Pegadaian sebagai benteng pertahanan finansial yang tangguh dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi sekarang!

Baca juga: Collateral: Fungsi, Prinsip, Syarat Objek, Jenis, & Contoh