Begini Cara Memulai Bisnis yang Legal di Indonesia, Simak!

Memiliki usaha sendiri yang sukses tentu menjadi impian banyak orang. Namun, di tengah ketatnya persaingan dan regulasi saat ini, niat, modal, dan produk yang bagus saja tidak cukup.

Usaha harus terlindungi oleh hukum dan mempunyai kredibilitas tinggi di mata konsumen maupun investor agar dapat berkembang secara aman ke depannya.

Oleh karena itu, penting sekali mengetahui cara memulai bisnis yang legal di Indonesia sebelum melangkah lebih jauh. Mari simak penjelasannya di artikel berikut sampai akhir.

Cara Memulai Bisnis yang Legal di Indonesia

Pada dasarnya, merintis usaha dari nol membutuhkan perencanaan yang matang sekaligus terstruktur, terutama dari aspek hukum.

Kepatuhan terhadap regulasi tidak hanya melindungi operasional usaha dari sanksi hukum di kemudian hari, tetapi juga membuka peluang pasar lebih luas.

Untuk memastikan seluruh proses berjalan dengan lancar, pahami langkah-langkah strategis memulai bisnis yang legal di Indonesia berikut.

1. Tetapkan Struktur Bisnis

Pemilihan badan usaha merupakan fondasi utama yang akan menentukan tanggung jawab hukum, struktur modal, hingga kewajiban perpajakan di masa depan.

Jenis badan usaha di Indonesia yang dapat dipilih cukup beragam. Cukup sesuaikan dengan skala maupun kebutuhan operasional.

• Perseroan Terbatas (PT): Berbadan hukum penuh dan cocok sebagai pilihan bagi bisnis skala besar atau yang membutuhkan pemisahan harta pribadi secara tegas dari keuangan perusahaan.
• Perusahaan Perseorangan: Jenis usaha berskala mikro dan kecil yang didirikan secara mandiri oleh satu orang.
• Commanditaire Vennootschap (CV): Badan usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih dengan pembagian peran sebagai sekutu aktif maupun pasif. Prosedur pendiriannya lebih sederhana, tetapi tanggung jawab keuangannya masih terikat pada harta pribadi para pendiri.
• Firma: Didirikan oleh beberapa orang dengan tanggung jawab bersama dalam menjalankan aktivitas/operasional bisnis.

2. Siapkan Identitas Bisnis

Identitas yang kuat dan legal menjadi pembeda utama di pasar. Oleh karena itu, sebaiknya tentukan nama badan usaha dan merek dagang.

Sebelum resmi digunakan, pengecekan ketersediaan nama wajib dilakukan melalui sistem Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Online milik Kemenkumham guna memastikan tidak ada kesamaan dengan entitas lain.

Setelah aman, merek dagang maupun logo harus segera didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) untuk mendapatkan hak paten dan perlindungan hukum dari plagiarisme.

Selain nama, alamat domisili bisnis juga harus kredibel dan memenuhi zonasi wilayah yang diizinkan oleh pemerintah daerah setempat.

3. Pahami Tahapan Pendirian Badan Usaha

Cara memulai bisnis selanjutnya, yaitu pahami tahapan pendirian badan usaha. Proses legalitas dimulai dengan pembuatan Akta Pendirian oleh Notaris yang memuat berikut:

• Nama.
• Alamat.
• Bidang Usaha.
• Struktur saham.
• Susunan pengurus.
• Anggaran dasar perusahaan.
• Nilai modal, dan lain sebagainya.

Akta ini kemudian harus diajukan untuk memperoleh pengesahan resmi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Setelah badan usaha dinyatakan sah oleh negara, urus Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) khusus badan usaha melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Ini menjadi syarat mutlak untuk seluruh aktivitas legalitas berikutnya. Lalu, daftarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem OSS.

Baca juga: Ini Dia Empat Cara Memulai Bisnis Rumahan dengan Sukses

4. Urus Perizinan Sesuai Bidang Usaha

Saat ini, Indonesia menerapkan sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik berbasis risiko melalui platform OSS (Online Single Submission).

Pelaku usaha perlu mengurus NIB (Nomor Induk Berusaha) sebagai izin dasar. Namun, biasanya juga ada izin tambahan yang mungkin dibutuhkan, bergantung pada bidang usaha.

Hal ini ditentukan oleh kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI) yang dipilih ketika mendaftar OSS. Misalnya, jasa konstruksi membutuhkan SBU (Sertifikat Badan Usaha).

Oleh karena itu, pilih kode KBLI yang tepat sedari awal demi memudahkan pengurusan perizinan di tahap selanjutnya.

Apabila memiliki bidang usaha lintas sektor atau belum yakin kode mana yang sesuai, cobalah lakukan konsultasi lewat layanan pengurusan legalitas agar tidak salah langkah nantinya.

5. Bangun Sistem Keuangan dan Pajak dari Awal

Legalitas bisnis berjalan beriringan dengan kepatuhan fiskal. Sistem akuntansi dan pembukuan yang rapi harus diterapkan sejak hari pertama operasional berjalan.

Pelaku usaha wajib memahami dan mengikuti seluruh aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, termasuk kewajiban melaporkan SPT Tahunan serta SPT Masa PPh sesuai ketentuan.

Terdapat beberapa hal yang perlu dipersiapkan, antara lain:

• Pembukuan atau catatan keuangan.
• NPWP perusahaan yang aktif dan terdaftar.
• Paham kewajiban pajak sesuai jenis usaha sehingga mengetahui apakah dikenakan PPh (Pajak Penghasilan) Final, PPh Badan, atau PPN (Pajak Pertambahan Nilai).

Kepatuhan pajak akan menghindarkan bisnis dari denda administratif yang nantinya berisiko mengganggu arus kas perusahaan.

6. Buat Rekening Khusus Bisnis

Cara memulai bisnis lainnya, yaitu membuat rekening khusus bisnis atau atas nama perusahaan segera setelah legalitas badan usaha selesai.

Seluruh transaksi operasional, pendapatan, dan pengeluaran usaha harus dialirkan melalui rekening ini secara terpisah dari rekening pribadi pemilik atau pengurus.

Pemisahan ini sangat krusial untuk menjaga transparansi keuangan, memudahkan proses audit, serta penilaian kelayakan kredit saat bisnis membutuhkan suntikan modal eksternal.

7. Ikuti Perkembangan Regulasi

Hukum dan bisnis di Indonesia bersifat dinamis. Peraturan dapat berubah seiring perkembangan ekonomi maupun teknologi.

Jadi, para pelaku usaha harus selalu adaptif dan proaktif dalam memperbarui informasi terkait hal-hal berikut:

• Regulasi ketenagakerjaan.
• Aturan ekspor dan impor.
• Kebijakan insentif pajak.
• Aturan perlindungan data konsumen, dan lain sebagainya.

Mengikuti perkembangan regulasi memastikan bisnis tetap beroperasi di jalur yang aman dan siap memanfaatkan setiap fasilitas kemudahan yang disediakan oleh pemerintah.

Baca juga: Cara Memulai Usaha Cafe 5 Juta & Rincian Anggarannya

Dokumen Usaha yang Seharusnya Dimiliki

Sebelum melangkah lebih jauh ke ranah operasional, setiap pelaku usaha wajib mengantongi sejumlah dokumen legalitas dasar sebagai bukti keabsahan di mata hukum.

Pasalnya, legalitas sebuah bisnis dapat ditentukan oleh dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi berwenang. Adapun rincian dokumen usaha tersebut adalah sebagai berikut.

• Identitas Usaha Tertulis: Dokumen validitas pendirian terkait nama bisnis, bidang usaha, hingga struktur kepemilikan, seperti Akta Pendirian Usaha yang menjadi bukti legalitas resmi berdirinya badan usaha dan digunakan dalam seluruh proses administrasi usaha ke depannya.
• Surat Domisili atau Alamat Bisnis Resmi: Keterangan lokasi usaha resmi dan kredibel yang sesuai dengan peraturan zonasi wilayah dari pemerintah daerah setempat.
• Nomor Induk Berusaha (NIB): Identitas resmi bagi pelaku usaha (perorangan atau badan hukum) yang diterbitkan secara elektronik melalui sistem OSS sebagai izin dasar untuk operasional bisnis.
• Dokumen Perpajakan Dasar: Berupa NPWP badan usaha dan dokumen pengukuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban fiskal negara.
• Dokumen Perizinan Usaha Pendukung: Sertifikasi atau izin khusus tambahan yang disesuaikan dengan bidang usaha serta tingkat risiko bisnis, seperti izin lokasi, BPOM, izin operasional, maupun sertifikasi standar lainnya.
• Kontrak dan Dokumen Internal: Berkas kesepakatan tertulis, mulai dari perjanjian pemegang saham, kontrak kerja karyawan, hingga jaminan perlindungan data internal.

Demikian pemaparan informasi mengenai beberapa cara memulai usaha yang legal di Indonesia beserta daftar dokumennya.

Secara garis besar, bisa disimpulkan bahwa legalitas bukan sekadar formalitas, melainkan aset tidak berwujud yang menaikkan kelas bisnis menjadi lebih profesional.

Ketika hal tersebut telah terpenuhi, kesempatan untuk memacu pertumbuhan bisnis secara optimal pun akan terbuka semakin lebar.

Nah, jika ke depannya membutuhkan suntikan modal kerja untuk memperbesar kapasitas produksi, cobalah manfaatkan Gadai BPKB dari Pegadaian sebagai mitra finansial yang andal.

Cukup dengan menjaminkan BPKB kendaraan bermotor, modal segar siap dicairkan dalam waktu relatif cepat untuk menunjang kemajuan bisnis legal yang sedang dirintis.

Terlebih, produk Gadai BPKB di Pegadaian menawarkan proses yang transparan, skema pembayaran fleksibel, serta pilihan tenor beragam.

Tunggu apa lagi? Yuk, ajukan transaksinya secara mudah sekaligus praktis di kantor cabang Pegadaian terdekat sekarang!

Baca juga: 8 Cara Memulai Usaha Catering dengan Metode Analisis SWOT