Di tengah meningkatnya tuntutan transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan risiko yang berkelanjutan, penerapan Good Corporate Governance (GCG) atau Tata Kelola Perusahaan yang Baik menjadi kebutuhan mendasar bagi setiap perusahaan.

Struktur GCC yang jelas dan terukur berperan penting dalam memastikan bahwa perusahaan dijalankan secara profesional, patuh terhadap regulasi, serta mampu menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan.
Oleh karena itu, pemahaman mengenai struktur GCC, khususnya dalam konteks Pegadaian, menjadi hal yang relevan untuk disimak lebih dalam. Simak penjelasan lengkapnya hingga akhir artikel ini.

Landasan Hukum Struktur GCG

Struktur GCG pada dasarnya tidak berdiri sendiri, melainkan berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tata kelola Perseroan Terbatas di Indonesia.
Salah satu landasan utamanya adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-undang tersebut tidak secara khusus mengatur GCG sebagai konsep, namun menetapkan struktur organ Perseroan yang menjadi fondasi penerapan tata kelola perusahaan yang baik.
Dalam ketentuan ini, Perseroan Terbatas wajib memiliki tiga organ utama, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi.
Ketiga organ tersebut memiliki fungsi, wewenang, dan tanggung jawab yang berbeda serta saling melengkapi, sehingga menjadi kerangka dasar penerapan GCG secara efektif.

Sistem kepengurusan Perseroan Terbatas di Indonesia menganut two tier system, yakni pemisahan yang tegas antara fungsi pengelolaan oleh Direksi dan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris.
Pemisahan ini merupakan prinsip penting dalam struktur GCG untuk mencegah konflik kepentingan dan memastikan adanya mekanisme kontrol yang memadai.
Baca juga: Mekanisme Pengawasan OJK Terhadap Pegadaian

Struktur GCC di Pegadaian

Sebagai perusahaan yang menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, Pegadaian membangun struktur GCC yang komprehensif dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Dalam struktur tersebut, Dewan Komisaris dan Direksi memiliki komposisi yang jelas dan proporsional.

Dewan Komisaris Pegadaian terdiri dari tujuh orang, dengan empat di antaranya merupakan Komisaris Independen, yang berfungsi memperkuat objektivitas pengawasan.

Sementara itu, Direksi Pegadaian berjumlah delapan orang yang bertanggung jawab atas pengelolaan perusahaan secara menyeluruh.
Dalam menjalankan tugasnya, Direksi didukung oleh berbagai fungsi dan komite, antara lain Sekretaris Perusahaan, Satuan Pengawas Intern, serta sejumlah komite strategis seperti Komite Manajemen Risiko, Komite Audit, Komite Teknologi Informasi, Komite Investasi dan Belanja Modal, hingga Komite Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
Keberadaan organ pendukung ini memperkuat efektivitas pengambilan keputusan serta memastikan penerapan prinsip kehati-hatian dalam setiap aktivitas bisnis.
Di sisi lain, Dewan Komisaris juga dibantu oleh komite pendukung, seperti Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Nominasi dan Remunerasi.

Struktur ini dirancang untuk memastikan fungsi pengawasan berjalan optimal, independen, dan selaras dengan tujuan perusahaan.
Komisaris Utama dan Direktur Utama berperan sebagai ketua badan tata kelola tertinggi Perseroan, yang mencerminkan sinergi antara fungsi pengawasan dan pengelolaan.
Selain struktur organisasi, Pegadaian juga memperhatikan aspek keberagaman dalam komposisi Dewan Komisaris dan Direksi.

Keberagaman latar belakang pendidikan, pengalaman, keahlian, serta gender menjadi bagian dari strategi untuk memperkaya perspektif dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan.
Informasi terkait profil, independensi, serta masa jabatan masing-masing organ tata kelola disampaikan secara transparan melalui Laporan Tahunan perusahaan.
Melalui penerapan struktur GCC yang kuat dan terintegrasi, Pegadaian menegaskan komitmennya dalam menjalankan tata kelola perusahaan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada keberlanjutan.

Struktur yang jelas, didukung oleh sistem two tier dan organ pendukung yang memadai, menjadi fondasi penting dalam menjaga kepercayaan pemangku kepentingan sekaligus mendukung kinerja perusahaan jangka panjang.
Dengan terus memperkuat praktik Good Corporate Governance, Pegadaian berupaya menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi perusahaan, pemegang saham, dan masyarakat luas.

Baca juga: Pegadaian Perkuat Integritas Perusahaan Lewat Pelatihan Penyuluh Antikorupsi