Dalam struktur tata kelola perusahaan, komite audit memiliki peran penting dalam menjaga kualitas pengawasan dan integritas laporan keuangan. Namun, tidak sedikit yang belum memahami sepenuhnya apa itu komite audit dan apa saja perannya dalam perusahaan.
Agar lebih jelas, simak informasi lengkapnya dalam artikel ini untuk membantu memahami peran strategis komite audit dalam mendukung tata kelola perusahaan yang sehat dan akuntabel.

Definisi Komite Audit

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

Keberadaannya bertujuan untuk membantu pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat yang menjadi tanggung jawab Dewan Komisaris dalam struktur tata kelola perusahaan.

Khususnya hal-hal yang berkaitan dengan informasi keuangan, audit internal, sistem pengendalian internal, audit eksternal, kepatuhan terhadap peraturan, dan penanganan pengaduan terkait pelaporan keuangan.

Definisi tersebut juga ditegaskan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 55/4/2015 pasal 1 angka 1.

Ketentuan inilah yang menjadi dasar hukum pembentukan dan pelaksanaan kerja komite audit, khususnya pada perusahaan yang berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan seperti Pegadaian.

Masa Jabatan Komite Audit

Masa jabatan anggota komite audit yang bukan berasal dari Dewan Komisaris ditetapkan paling lama tiga tahun dan dapat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu dua tahun.
Meski demikian, Dewan Komisaris tetap memiliki kewenangan untuk memberhentikan anggota komite audit sewaktu-waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

Baca juga: Pengaduan Konsumen Pegadaian: Cara Mengajukan dan Proses Penanganannya

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Dalam menjalankan fungsinya, komite audit memiliki sejumlah tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- Membantu Dewan Komisaris memastikan efektivitas sistem pengendalian internal serta efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal.
- Menilai pelaksanaan kegiatan dan hasil audit yang dilakukan oleh auditor internal maupun auditor eksternal.
- Memberikan rekomendasi terkait penyempurnaan sistem pengendalian manajemen beserta implementasinya.
- Memastikan tersedianya prosedur evaluasi yang memadai atas setiap informasi yang diterbitkan perusahaan.
- Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.
- Menelaah pelaksanaan kegiatan dan kinerja operasional sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
- Mengkaji tingkat kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan usaha.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan dan pemberhentian auditor eksternal dengan mempertimbangkan aspek independensi, ruang lingkup penugasan, serta imbalan jasa.
- Memberikan pendapat independen apabila terjadi perbedaan pandangan antara manajemen dan auditor eksternal.
- Menilai independensi dan objektivitas auditor internal dan auditor eksternal.
- Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan perusahaan.
- Memberikan saran kepada Dewan Komisaris apabila terdapat potensi benturan kepentingan.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi perusahaan.

Ruang lingkup tugas tersebut menunjukkan bahwa komite audit tidak hanya berfokus pada laporan keuangan, melainkan mencakup pengawasan atas sistem pengendalian, kepatuhan, dan integritas proses bisnis.

Baca juga: Prinsip Akuntabilitas Perusahaan dan Contoh Penerapannya

Wewenang Komite Audit

Agar dapat menjalankan tugasnya secara independen, objektif, dan profesional, komite audit juga memiliki sejumlah wewenang, antara lain:
- Berdasarkan penugasan Dewan Komisaris, memperoleh akses secara penuh terhadap catatan, karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
- Dengan persetujuan Dewan Komisaris, berkomunikasi langsung dengan Direksi, auditor internal, manajemen risiko, dan auditor eksternal.
- Dengan persetujuan Dewan Komisaris, meminta saran atau bantuan tenaga ahli dan profesional lain atas biaya perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku.
- Dengan persetujuan Dewan Komisaris, membentuk tim yang bersifat ad hoc apabila diperlukan.
- Memperoleh program orientasi bagi anggota baru untuk memahami operasional perusahaan serta peran dan tanggung jawab komite audit.
- Dengan persetujuan Dewan Komisaris, mengusulkan pembentukan staf atau sekretariat guna mendukung pelaksanaan tugas sehari-hari.

Piagam Komite Audit

Pelaksanaan tugas dan wewenang komite audit mengacu pada Piagam Komite Audit (Audit Committee Charter).
Dokumen ini menjadi pedoman resmi yang mengatur struktur organisasi, komposisi dan persyaratan keanggotaan, tugas dan tanggung jawab, hak dan kewenangan, serta hubungan kerja dengan auditor eksternal, satuan pengawasan intern, dan manajemen perusahaan.
Piagam ini juga mengatur mekanisme rapat, kode etik, sistem pelaporan, dan penilaian kinerja komite audit. Dengan adanya pedoman tersebut, pelaksanaan fungsi pengawasan dapat dilakukan secara terarah dan sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
Secara keseluruhan, komite audit menjadi salah satu pilar penting dalam memastikan tata kelola perusahaan berjalan dengan baik.
Melalui pengawasan yang terstruktur dan evaluasi yang objektif, komite audit membantu Dewan Komisaris menjaga kualitas laporan keuangan, efektivitas pengendalian internal, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
Komitmen ini juga tercermin dalam penerapan Good Corporate Governance di PT Pegadaian.
Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, Pegadaian selalu menempatkan prinsip GCG sebagai landasan operasional.
Dalam praktiknya, peran komite audit mendukung upaya tersebut dengan memastikan sistem pengawasan berjalan konsisten dan mampu menjaga kepercayaan publik secara berkelanjutan.
Baca juga: Manajemen Risiko Perusahaan: Strategi, Jenis, dan Contohnya